EKSEKUTIF.COM – Kemajuan teknologi dan informasi saat ini telah perlahan mengubah wajah dunia.
Di dalam perubahan ini tentunya akan mengubah arah beberapa aspek kehidupan khususnya di Indonesia, dimana aspek sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan juga pendidikan akan menyesuaikan perubahan tersebut.
Dimasa sekarang ini, masyarakat Indonesia tidak lagi dapat melepaskan diri dari kegiatan komunikasi berbasis internet dan pesatnya perkembangan teknologi.
Dalam hal tersebut pemerintah berupaya untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur kepada seluruh wilayah di Indonesia, termasuk daerah 3T.
Namun, upaya tersebut tidak akan berjalan lancar jika seluruh elemen termasuk di dalamnya masyarakat, tidak berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur tersebut.
Oleh karena itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan infrastruktur suatu wilayah agar terwujudnya desa yang mandiri.
Demikian kesimpulan dalam diskusi webinar Ngobrol Bareng Legislator yang diselenggarakan oleh APTIKA Kominfo dan DPR RI, dengan tema “Menjadikan Desa Mandiri dengan Digitalisasi”, yang diadakan di Jakarta, pada Senin (18/4).
Webinar ini juga diikuti oleh peserta yang bergerak dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Kabupaten Pandeglang secara daring, melalui Zoom Virtual.
Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangarepan mengatakan, kehadiran teknologi digital sebagai kehidupan bermasyarakat kian mempertegas bahwa kita sedang di era percepatan transformasi digital.
Survei nasional literasi digital yang ditemukan tahun lalu menemukan bahwa, saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih dengan katagori sedang, belum mencapai katagori baik.
“Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital, agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital secara nasional,” ujar Semuel Pangarepan (18/4).
Desa mandiri merupakan desa maju yang memiliki kemampuan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
Komisi 1 DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan, pemanfaatan digitalisasi merupakan inovasi baik dalam membangun desa mandiri.
“Salah satu yang kami harapkan agar desa dapat berkontribusi kepada pembangunan, ialah desa dapat memasarkan budaya yang ada dengan memanfaatkan teknologi, agenda yang dilaksanakan secara virtual.
Menunjukkan bahwa sudah cukup pesat perkembangan teknologi yang ada di Kabupaten Pandeglang, walaupun masih banyak yang cukup terkendala.
Inti yang harus kita perkuat dalam perkembangan digitalisasi ini adalah penguatan sinyal.
“Karena masih banyak saudara-saudara yang belum menikmati pemanfaatan dari akses telekomunikasi tersebut,” masih kata Rizki Aulia Rahman Natakusumah (14/4).
Kemudian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, Drs. Doni Hermawan menjelaskan terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD yang merupakan badan yang bertugas dalam menampung aspirasi masyarakat.
BPD harus berusaha menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dibutuhkan di desa, dan potensi apa yang baik dalam pengembangan desa.
“Kami berharap di zaman era digital ini, rekan-rekan BPD dapat ber-akselerasi terhadap kemajuan teknologi melalui pengembangan desa digital,” Rizki Aulia Rahman Natakusumah memaparkan.
Dalam kesempatan tersebut, Drs. Doni Hermawan juga memaparkan mengenai faktor penting yang perlu diperhatikan dan diawasi oleh BPD dalam pembangunan desa.
Yang meliputi pemanfaatan sumber daya alam dan sektor-sektor potensial, secara produktif, efisien, dan efektif, pembangunan infrastruktur dan sarana pembangunan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan penataan dan pemanfaatan tata ruang pembangunan secara optimal.
BACA JUGA: majalah MATRA edisi April 2022, klik ini
