EKSEKUTIF.com — Bakom: Kunci Komunikasi Publik Bukan Sekadar Data, Tapi Memahami Cara Berpikir Masyarakat
Di tengah derasnya arus informasi digital, pemerintah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Bukan lagi sekadar menyampaikan informasi secara cepat dan akurat, tetapi juga memastikan pesan tersebut dapat dipahami, diterima, dan dipercaya masyarakat.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Dudy Rudianto, menilai komunikasi publik pada era digital tidak cukup dibangun melalui pendekatan teknokratis yang hanya berfokus pada data dan fakta.
Pemerintah juga perlu memahami cara berpikir, harapan, serta emosi masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi.
“Kadang publik bertanya, uang yang disita itu dikemanakan. Di sini pentingnya transparansi. Publik memiliki sensitivitas terhadap hal-hal seperti itu,” kata Dudy saat menjadi narasumber dalam Public Communication Summit 2026 bertema Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurut Dudy, pertanyaan sederhana yang muncul di ruang publik justru sering kali menjadi petunjuk penting bagi pemerintah dalam merancang strategi komunikasi yang efektif.
Dalam sejumlah kasus hukum dan penyitaan aset, misalnya, perhatian masyarakat tidak berhenti pada besarnya nilai aset yang berhasil diamankan aparat penegak hukum.
Publik juga ingin mengetahui manfaat nyata dari hasil penyitaan tersebut bagi negara dan masyarakat.
Fenomena itu, kata dia, menunjukkan bahwa komunikasi publik tidak dapat hanya mengandalkan penyampaian angka dan prosedur. Pemerintah perlu menjelaskan konteks, tujuan, dan dampak kebijakan dengan bahasa yang dekat dengan cara pandang masyarakat.
Karena itu, Bakom RI mengembangkan pendekatan komunikasi berbasis common sense atau akal sehat publik.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya memahami bagaimana masyarakat memaknai sebuah isu sebelum menyusun strategi komunikasi.
“Tujuannya adalah membangun kepercayaan, menciptakan perubahan perilaku yang efektif, mengurangi resistensi sosial, serta mendorong dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Dudy.
Pentingnya memahami emosi publik juga terlihat dalam hasil riset terbaru Bakom RI mengenai respons masyarakat terhadap siaran Piala Dunia 2026 melalui TVRI.
Berdasarkan analisis percakapan digital, tingkat kebahagiaan masyarakat terhadap rencana siaran tersebut mencapai 80 persen.
Angka itu menempatkan Piala Dunia 2026 sebagai salah satu isu yang paling banyak memunculkan sentimen positif di ruang digital, sejajar dengan respons publik terhadap prestasi tim futsal Indonesia maupun capaian sepak bola nasional di level internasional.
Menurut hasil riset Bakom, sekitar 60 persen percakapan terkait hak siar TVRI bernada positif. Sebagian besar didorong rasa bangga dan nostalgia masyarakat terhadap kembalinya siaran Piala Dunia ke televisi publik yang dapat diakses secara luas.
Sebanyak 35 persen percakapan positif muncul karena masyarakat mengapresiasi akses siaran gratis yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat menikmati pertandingan tanpa harus berlangganan layanan televisi berbayar.
Sementara sekitar 25 persen percakapan menyoroti potensi dampak ekonomi yang dapat muncul melalui kegiatan nonton bareng dan peningkatan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama turnamen berlangsung.
Meski demikian, riset tersebut juga menemukan sejumlah perhatian publik terkait aspek teknis.
Sekitar 25 persen percakapan mempertanyakan kualitas sinyal TVRI di wilayah pelosok, kualitas gambar, ketersediaan layanan streaming, hingga akses siaran bagi pengguna parabola.
Di sisi lain, sekitar 15 persen percakapan bernada sinis dengan mengaitkan hak siar Piala Dunia sebagai upaya pengalihan perhatian dari berbagai persoalan nasional. Namun proporsi sentimen tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan respons positif yang mendominasi.
Bagi Dudy, temuan tersebut menjadi bukti bahwa komunikasi publik yang efektif harus berangkat dari pemahaman terhadap apa yang dirasakan masyarakat.
Ketika pemerintah mampu membaca harapan, kekhawatiran, maupun aspirasi publik, pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan dipercaya.
“Komunikasi yang baik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi memahami apa yang sebenarnya ingin diketahui masyarakat,” ujarnya.
Di era media digital saat ini, ketika masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi tetapi juga ikut membentuk percakapan publik setiap hari, kemampuan memahami cara berpikir publik menjadi salah satu modal utama dalam menjaga kepercayaan terhadap institusi pemerintah.
Klik juga: BAKOM RI: Kebahagiaan Publik Terhadap Piala Dunia 2026 capai 80 Persen – Konvergensi Majalah MATRA
