Indonesia Incorporated: Sinyal Baru Kemitraan Negara dan Dunia Usaha

EKSEKUTIF.com — Indonesia Incorporated: Sinyal Baru Kemitraan Negara dan Dunia Usaha

Malam belum sepenuhnya turun ketika Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia di Padepokan Garudayaksa, Senin, 9 Februari 2026.

Jarum jam menunjukkan pukul 18.50 WIB. Pertemuan baru berakhir sekitar pukul 22.00 WIB—nyaris tiga jam lebih diskusi intens yang, menurut sejumlah pengusaha, berlangsung cair dan terbuka.

Sebanyak 22 pengusaha anggota Apindo duduk satu meja dengan Presiden.

Agenda pertemuan meliputi kondisi ekonomi nasional, tekanan global terhadap dunia usaha, hingga arah industrialisasi Indonesia ke depan.

Bagi kalangan bisnis, audiensi ini bukan sekadar forum silaturahmi, melainkan penegasan arah relasi baru antara negara dan pelaku usaha.

Dalam diskusi tersebut, Prabowo lebih banyak mendengar. Satu per satu masukan disampaikan para pengusaha, mulai dari tantangan biaya produksi, pasar global yang semakin protektif, hingga kebutuhan kepastian kebijakan. Namun ketika Presiden berbicara, pesannya lugas: pertumbuhan ekonomi harus berjejak pada sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.

“Industrialisasi bukan jargon,” kata Prabowo pada kesempatan terpisah, Selasa, 10 Februari 2026. “Ia adalah instrumen kedaulatan.”

Indonesia Incorporated, Versi Baru

Di hadapan para pelaku usaha, Prabowo menghidupkan kembali konsep Indonesia Incorporated—sebuah gagasan tentang kemitraan strategis antara pemerintah dan dunia usaha.

Bukan hubungan transaksional jangka pendek, melainkan kolaborasi jangka panjang dengan kepentingan nasional sebagai poros.

Negara, dalam kerangka ini, berperan menyediakan arah, kepastian regulasi, serta perlindungan terhadap kepentingan strategis.

Dunia usaha, di sisi lain, diharapkan menggerakkan modal, teknologi, dan inovasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Bagi pembaca bisnis, pesan ini jelas: pemerintah ingin pengusaha berada di jalur yang sama dengan agenda nasional.

Presiden secara khusus mengajak pengusaha memperkuat sektor-sektor padat karya—industri tekstil, garmen, sepatu, dan mebel—yang dinilai masih memiliki ruang ekspansi besar sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

Selain itu, industri makanan dan minuman, perikanan, peternakan, serta penguatan UMKM juga masuk radar prioritas.

“Sektor riil harus hidup,” ujar seorang peserta pertemuan menirukan penekanan Presiden.

UMKM, dalam pandangan Prabowo, bukan sekadar pelengkap ekosistem bisnis, melainkan fondasi ekonomi nasional yang perlu terhubung dengan industri skala besar.

Komitmen Dunia Usaha

Para pengusaha yang hadir merespons positif arah kebijakan tersebut. Mereka menyatakan komitmen mendukung visi Presiden, termasuk agenda pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan gizi, serta akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

Industrialisasi, bagi mereka, harus memberi dampak sosial sekaligus ekonomi—sebuah pendekatan shared value yang semakin relevan di tengah tuntutan keberlanjutan global.

Dalam audiensi ini, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dari pihak Apindo, hadir sejumlah tokoh pengusaha nasional lintas sektor—menegaskan bobot strategis pertemuan tersebut.

Memang belum ada paket kebijakan konkret yang diumumkan dari Hambalang malam itu. Namun bagi kalangan bisnis, sinyalnya sudah cukup terang: pemerintah membuka ruang kemitraan yang lebih terstruktur dengan dunia usaha.

Jika Indonesia Incorporated benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan dan eksekusi, sinergi ini berpotensi menjadi motor baru pertumbuhan—inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan kepentingan negara serta dunia usaha.