EKSEKUTIF.com — Kehadiran Prabowo pada HPN 2025 sinyal kuat dukung kemajuan dunia pers, hanya saja info yang diperoleh Ss Budi Raharjo adalah Prabowo tak memilih hadir.
Benarkah? Kita lihat saja.
Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang puncaknya dilaksanakan pada Ahad, 9 Februari 2025 memang jadi trending.
Lokasi pelaksanaan peringatan hari pers nasional (HPN) pada tahun 2025 ini, panitia saling klaim, di Pekanbaru provinsi Riau atau di Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan.
Dua panitia berbeda, dan dua versi cerita yang sama-sama mengandalkan “koordinasi dengan Istana.” Sama-sama mengaku, presiden Prabowo Subianto akan hadir di HPN dalam versi-nya. Bahkan sama-sama mengandalkan “koordinasi dengan Istana.”
Tak pelak, banyak awak media pun bingung dengan para pihak panitia, yang sama-sama mengklaim sebagai tuan rumah resmi HPN.
Dikutip dari keterangan salah seorang wartawan utama senior S.S Budi Rahardjo, menyampaikan kritik internal karena miris dengan situasi ini.
Selain itu, ini menjadi cerita baru yang seakan ada dua konflik dualisme yang membingungkan.
Persoalan semakin pelik ketika muncul kekhawatiran. Bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto di HPN 2025 pada salah satu lokasi, maka akan dianggap berpihak pada salah satu kubu.
Apakah Prabowo Hadir di HPN 2025 yang berlangsung di Pekanbaru Riau Sumatera atau di Banjarmasin Kalimantan Selatan?
Para wartawan yang tergabung bahkan dalam kelompok Non-Blok anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), ikut kebingungan.
Ada juga wartawan diluar dari PWI yang juga bingung akan konflik organisasi internal ini.
Yang paling mencengangkan bukanlah perbedaan lokasi atau kepanitiaan, melainkan sikap Dewan Pers (DP) yang secara terang-terangan menolak menghadiri acara ini.
“Kami tidak akan hadir di peringatan HPN yang diselenggarakan oleh PWI,” tegas mereka.
Bukan tanpa alasan, DP menilai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) masih terjebak dalam dualisme kepengurusan yang tak kunjung usai.
HPN 2025 Tanpa Restu Dewan Pers?
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) pernah mengajukan usulan perubahan tanggal Hari Pers Nasional (HPN) yang selama ini diperingati setiap 9 Februari.
Meski kehilangan satu simbol otoritas, panggung tetap berdiri. Namun, panggung ini bukanlah panggung kemenangan, melainkan panggung pertunjukan kepentingan.
Di balik gemerlapnya, bayangan gelap membentang. Anggaran kembali tersedot, baik dari kas daerah maupun dari kantong para pengusaha.
Bukan rahasia lagi bahwa HPN kerap menjadi ladang proposal, ajang surat-menyurat yang mengetuk pintu pejabat dan perusahaan demi dana perjalanan.
Masalah HPN 2025 ini Bukan Sekadar soal Lokasi
Kemelut dualisme di tubuh PWI Pusat menjadi latar belakangnya. Dua kubu yang berseteru belum menemui titik temu meski islah telah diupayakan.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas sempat membuat mediasi dua kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang sedang berselisih
Bahkan, intervensi dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pun belum berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.
Persoalan semakin pelik ketika muncul kekhawatiran yang nantinya dengan kehadiran Presiden di salah satu lokasi ini akan dianggap berpihak pada salah satu kubu. Apakah sebaiknya presiden Prabowo hadir di salah satu acara atau tidak hadir sama sekali demi menjaga netralitas?
HPN 2025, yang seharusnya menjadi momen kebersamaan dunia pers, kini berubah menjadi ajang tebak-tebakan dan konflik terbuka. Dan akan hal ini yang nantinya menjadi korban adalah integritas pers dan kepercayaan publik.
Tapi untuk saat ini, kita hanya bisa bertanya-tanya: “Ke mana Presiden akan hadir?” atau lebih tragisnya, “Apakah HPN 2025 hanya akan menjadi sejarah Pers dalam konflik?”
Ini Pesan Prabowo untuk Insan Pers di Momen HPN 2025
