Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing Di COP30 Brazil

EKSEKUTIF.com — Heboh di COP30 Brasil! Gagasan “Green Democracy” dari Ketua DPD RI Bikin Delegasi Negara Maju Terpukau 

Dunia internasional dibuat terpana. Di tengah hiruk-pikuk Conference of Parties (COP) ke-30, sosok Senator Indonesia justru menjadi pusat perhatian.

Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI, muncul sebagai Keynote Speaker di Plenary Investment Forum dan langsung menyedot perhatian para delegasi dan industrialis negara-negara maju.

Dalam forum bergengsi itu, Sultan memperkenalkan gagasan besar bertajuk “Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia’s Path to Sustainable Transformation”—sebuah konsep yang bukan hanya segar, tapi langsung mendapat sambutan meriah dari peserta forum COP30.

 Gagasan yang Bikin Delegasi Terdiam… Lalu Tepuk Tangan

Dalam pemaparannya, Sultan menegaskan bahwa Indonesia sudah melangkah lebih jauh dari sekadar komitmen Paris Agreement.

“Komitmen Indonesia kami wujudkan melalui berbagai kebijakan hijau, termasuk Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon,” kata Sultan.

Tak hanya itu, DPD RI juga sedang mengawal tiga RUU strategis: RUU Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Semuanya menjadi bukti bahwa Indonesia sedang memimpin dari depan dalam diplomasi iklim global.

 Dukungan Penuh untuk Diplomasi Iklim Pemerintah RI

Sultan menyebut kehadirannya di Brasil adalah bentuk dukungan bagi misi diplomasi iklim Presiden Prabowo Subianto.

“Indonesia ingin membangun kerja sama carbon storage dan transisi energi secara adil dan berintegritas,” ujarnya.

Sebagai negara dengan hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia dan mangrove terluas di dunia, Indonesia memegang modal ekologis raksasa yang sangat diminati industrialis global.

Peringatan Keras: 70% Kebijakan Iklim Dunia Gagal!

Salah satu bagian pidato Sultan yang membuat peserta forum mengernyit, lalu mengangguk serius adalah ketika ia mengutip laporan UNDP:

“UNDP Global Climate Report 2024 menunjukkan 70% kebijakan iklim gagal karena lemahnya integrasi politik, bukan karena kekurangan dana atau teknologi.”

Sultan menegaskan bahwa Green Democracy hadir untuk menambal kelemahan itu — mengembalikan kesadaran ekologis dalam semua agenda demokrasi, terutama bagi generasi muda Indonesia.

 Green Democracy: Gerakan Politik Baru dari Indonesia

Menurut Sultan, paradigma ini akan menghubungkan tiga hal yang selama ini berjalan sendiri-sendiri:

kebutuhan daerah, kepentingan politik dan keadilan ekologis

Tujuannya: menciptakan transformasi demokrasi yang berdampak pada kesejahteraan rakyat dan ketahanan iklim nasional.

 Pesan dari Belem: Aksi Iklim Jadi Agenda Prioritas Senat Indonesia

Dalam pernyataan yang mengejutkan, Sultan menyampaikan bahwa:

“Mulai saat ini, aksi iklim akan menjadi agenda prioritas DPD RI.”

Ia bahkan berniat menginisiasi pertemuan parlemen negara-negara pemilik hutan hujan tropis. Dari Brasil, Indonesia mengirim pesan kuat: diplomasi iklim kini menjadi panggung strategis yang tidak bisa lagi diabaikan.

Delegasi Negara Sahabat Berebut Mengundang

Setelah memberikan pidato selama 13 menit yang disebut-sebut penuh “energi dan arah baru”, Sultan langsung dikerubungi oleh berbagai delegasi internasional. Banyak yang menyampaikan apresiasi, bahkan ingin mengundangnya berbicara di negara mereka.

Gagasan Green Democracy nampaknya bukan hanya menarik — tetapi dianggap relevan dan mendesak bagi masa depan tata kelola iklim dunia.