EKSEKUTIF.com — AMNESIA MARITIM: KETIKA INDONESIA MEMUNGGUNGI KEKUATAN TERBESARNYA SENDIRI
Dr. Yehu Wangsajaya: Membangun Kedaulatan Laut Melalui Inovasi Teknologi, Kecerdasan Buatan, dan Ekonomi Biru Berkelanjutan
Indonesia memiliki modal geografis untuk menjadi kekuatan maritim dunia. Namun, potensi itu hanya akan menjadi keunggulan strategis apabila didukung perubahan paradigma pembangunan, penguasaan teknologi, tata kelola yang berintegritas, serta keberanian meninggalkan pola pikir ekonomi ekstraktif.
Ada ironi besar dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Sebuah bangsa kepulauan yang sejarah kejayaannya bertumpu pada perdagangan, pelayaran, dan penguasaan jalur laut justru kerap menempatkan daratan sebagai pusat gravitasi ekonominya.
Laut lebih sering dipandang sebagai ruang pemisah antarpulau daripada sebagai penghubung perdagangan, sumber kemakmuran, pusat inovasi, dan fondasi kekuatan geopolitik.
Paradoks inilah yang disebut Dr. Drs. Yehu Wangsajaya, M.Kom., sebagai Maritime Geopolitical Amnesia atau amnesia geopolitik maritim: keadaan ketika sebuah bangsa seolah kehilangan ingatan terhadap identitas, sejarah, dan potensi strategis yang sesungguhnya menjadi keunggulannya.
Bagi Yehu, persoalan tersebut bukan sekadar tentang sektor kelautan yang belum berkembang optimal. Lebih jauh, ini menyangkut cara pandang nasional dalam memahami kekayaan, membangun ekonomi, mendidik generasi muda, serta merumuskan strategi keamanan dan ketahanan negara.
Indonesia dianugerahi wilayah kepulauan yang luas, posisi strategis di antara dua samudra dan dua benua, serta keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Dalam perspektif geopolitik, semua itu merupakan modal penting untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.
Namun, modal geografis tidak otomatis menjadi kekuatan ekonomi maupun politik. Potensi membutuhkan pengetahuan, teknologi, institusi yang kuat, dan strategi jangka panjang agar dapat menghasilkan kemakmuran yang berkelanjutan.
Kekayaan Laut yang Belum Sepenuhnya Menjadi Kekuatan Ekonomi
Dalam pandangan Yehu, salah satu kekeliruan mendasar pembangunan nasional adalah kecenderungan mengejar keuntungan dari komoditas mentah, sementara investasi pada teknologi pengolahan, riset, dan penciptaan nilai tambah belum memperoleh perhatian yang sepadan.
Ia menyoroti ketergantungan pada pola ekonomi ekstraktif, seperti pembukaan lahan, pertambangan, dan eksploitasi sumber daya alam, yang apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab dapat menimbulkan kerusakan ekologis berkepanjangan.
Sebaliknya, laut menawarkan peluang ekonomi yang luas melalui perikanan berkelanjutan, budidaya laut, bioteknologi, industri mutiara, rumput laut, farmasi berbasis sumber daya kelautan, hingga pengembangan teknologi pengawasan maritim.
Salah satu contoh yang diangkatnya adalah Benih Bening Lobster (BBL). Menurut Yehu, Indonesia perlu mengembangkan ekosistem pembenihan, pembesaran, penelitian, dan pengolahan lobster agar manfaat ekonominya tidak berhenti pada penjualan benih.
Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak benih yang dapat diperdagangkan, melainkan seberapa besar nilai tambah yang bisa diciptakan di dalam negeri. Penguasaan teknologi budidaya, kualitas benih, rantai dingin, sertifikasi, dan akses pasar menjadi faktor yang menentukan posisi Indonesia dalam rantai nilai industri lobster dunia.
Logika yang sama berlaku pada komoditas laut lainnya. Mutiara, teripang, dan rumput laut dapat menjadi bagian dari industri bernilai tinggi apabila didukung riset, standar mutu, pengolahan modern, dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.
“Laut tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat mengambil ikan. Laut harus menjadi ruang inovasi, pusat industri, dan sumber kesejahteraan masyarakat,” demikian inti pemikiran yang ditekankan Yehu.
Pendekatan tersebut menuntut pergeseran dari ekonomi berbasis ekstraksi menuju ekonomi biru, yakni pemanfaatan sumber daya laut yang menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga kesehatan ekosistem.
Membongkar Tiga Akar Persoalan
Yehu mengidentifikasi tiga persoalan mendasar yang, menurut analisisnya, membuat orientasi maritim Indonesia belum berkembang secara optimal.
Pertama, warisan orientasi ekonomi kolonial.
Dalam pembacaannya terhadap sejarah, Yehu menilai bahwa praktik kolonial telah memperkuat orientasi ekonomi yang bertumpu pada perkebunan dan eksploitasi sumber daya daratan. Sementara itu, tradisi pelayaran dan kemampuan teknologi maritim masyarakat Nusantara tidak berkembang menjadi fondasi industrialisasi nasional yang berkesinambungan.
Warisan sejarah tersebut perlu dipahami secara kritis, bukan untuk menyederhanakan seluruh persoalan masa kini sebagai akibat kolonialisme, melainkan untuk melihat bagaimana struktur ekonomi, kebijakan, dan orientasi pembangunan terbentuk sepanjang waktu.
Tantangan Indonesia sekarang adalah membangun kembali tradisi maritim dalam bentuk yang relevan dengan abad ke-21: industri perkapalan, logistik antarpulau, energi laut, bioteknologi, sistem navigasi, dan teknologi pengawasan wilayah perairan.
Kedua, mentalitas pemburu rente.
Yehu mengkritik kecenderungan mengejar keuntungan cepat melalui penguasaan konsesi dan penjualan komoditas mentah tanpa investasi yang memadai pada teknologi dan kapasitas industri.
Model tersebut mungkin menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi berisiko membatasi penciptaan lapangan kerja berketerampilan tinggi, pengembangan pengetahuan, dan peningkatan daya saing nasional.
Industri maritim membutuhkan pendekatan berbeda. Investasi harus diarahkan pada pusat riset, fasilitas pembenihan, galangan kapal, sistem rantai dingin, pengolahan hasil laut, serta pengembangan talenta teknologi.
Dalam kerangka ini, keberhasilan tidak cukup diukur dari besarnya produksi atau nilai ekspor. Indikator yang lebih penting mencakup nilai tambah domestik, produktivitas, kualitas pekerjaan, keberlanjutan sumber daya, dan kemampuan Indonesia menguasai teknologi sendiri.
Ketiga, pendidikan yang belum menjadikan laut sebagai orientasi strategis.
Yehu juga menyoroti perlunya perubahan paradigma pendidikan. Pengetahuan tentang laut, menurutnya, seharusnya tidak berhenti pada geografi atau pengenalan ekosistem.
Generasi muda perlu memperoleh akses terhadap pendidikan terapan yang menghubungkan ilmu kelautan dengan teknologi informasi, kecerdasan buatan, robotika, bioteknologi, dan kewirausahaan.
Sekolah di wilayah pesisir dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran maritim. Perguruan tinggi, pemerintah daerah, industri, dan komunitas nelayan dapat bekerja sama mengembangkan riset yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, anak-anak pesisir tidak hanya dipersiapkan menjadi pekerja di sektor perikanan tradisional, tetapi juga memiliki kesempatan menjadi peneliti, teknisi, pengusaha, pengembang perangkat lunak, dan inovator industri kelautan.
Ketika Keamanan Laut Memasuki Era Kecerdasan Buatan
Bagi Yehu, transformasi maritim tidak akan lengkap tanpa penguatan sistem keamanan dan pengawasan laut.
Laut Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, manipulasi identitas kapal, hingga pemindahan muatan yang berpotensi menyamarkan asal-usul hasil tangkapan.
Dalam situasi seperti ini, patroli konvensional tetap penting, tetapi perlu dilengkapi dengan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi ancaman lebih dini dan mengarahkan sumber daya secara lebih efektif.
Yehu mengusulkan pengembangan Smart Maritime Surveillance System (SMSS), yaitu sistem pengawasan maritim cerdas yang mengintegrasikan data satelit, sensor pesisir, sistem identifikasi kapal, kecerdasan buatan, keamanan siber, dan pusat komando terpadu.
Gagasan utamanya adalah mengubah pola pengawasan dari pendekatan reaktif menjadi pendekatan prediktif. Negara tidak harus selalu menunggu laporan pelanggaran atau mengirim kapal patroli secara acak. Dengan analisis data yang memadai, aparat dapat mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan menentukan prioritas operasi berdasarkan risiko.
Sistem tersebut, dalam rancangan konseptual Yehu, dibangun melalui lima lapisan teknologi yang saling terhubung.
1. Satelit dan sensor udara
Lapisan pertama memanfaatkan teknologi penginderaan jauh untuk mendeteksi pergerakan kapal di wilayah perairan yang luas.
Satelit Synthetic Aperture Radar (SAR), misalnya, dapat menghasilkan citra dalam kondisi malam hari dan pada banyak kondisi berawan. Teknologi ini berguna untuk membantu mendeteksi keberadaan objek kapal yang tidak muncul pada sistem identifikasi konvensional.
Satelit pendeteksi pancaran radio dapat membantu menemukan sumber emisi tertentu, sedangkan sensor inframerah dan pesawat tanpa awak dapat mendukung verifikasi terhadap sasaran yang dinilai mencurigakan.
Penggabungan berbagai sumber data menjadi penting karena tidak ada satu teknologi yang mampu mendeteksi seluruh jenis pelanggaran dalam segala kondisi.
2. Sensor pesisir dan bawah laut
Lapisan kedua mencakup radar pesisir, kamera termal, dan sensor lain yang ditempatkan pada titik-titik strategis.
Teknologi tersebut dapat membantu pengawasan selat sempit, pulau terluar, dan jalur pelayaran yang berisiko menjadi lintasan penyelundupan.
Sensor akustik bawah laut juga berpotensi mendukung pemantauan aktivitas kapal dan mendeteksi indikasi tertentu dari praktik penangkapan ikan yang merusak. Namun, penggunaannya membutuhkan pengujian lapangan, kalibrasi, dan kemampuan membedakan suara kapal dari kebisingan lingkungan laut.
Bagi negara kepulauan, jaringan sensor semacam ini dapat menjadi pelengkap penting bagi pengawasan yang selama ini sangat bergantung pada armada patroli.
3. Kecerdasan buatan dan fusi data
Lapisan ketiga merupakan pusat analisis sistem.
Kecerdasan buatan dapat menggabungkan citra satelit, informasi identitas kapal, pola pergerakan, data cuaca, dan informasi oseanografi untuk mengidentifikasi anomali.
Sebagai contoh, keberadaan objek kapal pada citra radar yang tidak cocok dengan data identifikasi kapal dapat memicu pemeriksaan lebih lanjut. Demikian pula, pola pergerakan yang tidak lazim atau pertemuan kapal dalam kondisi tertentu dapat menjadi indikator awal aktivitas yang perlu diverifikasi.
AI juga dapat membantu memetakan kondisi oseanografi yang berhubungan dengan persebaran ikan. Informasi tersebut berpotensi mendukung pengelolaan perikanan, menentukan lokasi pemantauan, dan meningkatkan efisiensi operasi pengawasan.
Meski demikian, hasil analisis algoritma tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti pelanggaran. Validasi manusia, pemeriksaan lapangan, serta prosedur hukum yang sah tetap diperlukan sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan.
4. Keamanan siber dan integritas bukti
Semakin terhubung suatu sistem, semakin besar pula kebutuhan untuk melindunginya dari kebocoran, manipulasi, dan akses tanpa kewenangan.
Karena itu, Yehu menempatkan keamanan siber sebagai lapisan tersendiri dalam arsitektur SMSS. Prinsip Zero Trust dapat digunakan untuk memastikan setiap akses diverifikasi, hak pengguna dibatasi sesuai kebutuhan, dan komunikasi sensitif dilindungi melalui enkripsi.
Ia juga mengusulkan pemanfaatan teknologi pencatatan digital yang sulit diubah, termasuk pendekatan berbasis blockchain, untuk membantu menjaga integritas rekaman dan jejak audit.
Dalam implementasinya, kekuatan bukti tidak hanya ditentukan oleh teknologi pencatatan. Autentikasi sumber data, penanda waktu, rantai penguasaan barang bukti, metode pengumpulan, serta kesesuaian dengan hukum acara tetap menjadi unsur penting.
5. Komando terpadu dan respons cepat
Lapisan terakhir menyatukan informasi dan koordinasi antarinstansi dalam satu gambaran operasional maritim.
Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Bea Cukai, dan lembaga terkait perlu memiliki mekanisme pertukaran data yang jelas, sesuai kewenangan dan aturan perlindungan informasi.
Pusat komando terpadu dapat membantu menentukan prioritas penindakan berdasarkan tingkat ancaman, lokasi, kondisi cuaca, dan ketersediaan armada.
Dengan sistem yang dirancang secara tepat, informasi mengenai sasaran berisiko tinggi dapat diteruskan kepada unit yang berwenang tanpa kehilangan waktu akibat koordinasi yang berulang.
Bagi Yehu, integrasi semacam ini bukan sekadar proyek pengadaan perangkat keras. Ini merupakan agenda pembenahan tata kelola, interoperabilitas sistem, kualitas data, dan koordinasi kelembagaan.
Teknologi Harus Berujung pada Kedaulatan
Meskipun menawarkan peluang besar, pembangunan SMSS tidak dapat dilakukan hanya dengan membeli satelit, memasang sensor, atau membangun pusat data.
Ada sejumlah prasyarat yang menentukan keberhasilannya: ketersediaan data yang berkualitas, jaringan komunikasi yang andal, sumber daya manusia yang kompeten, keamanan infrastruktur digital, serta prosedur penegakan hukum yang konsisten.
Indonesia juga perlu menentukan teknologi mana yang harus dikembangkan sendiri, mana yang dapat diperoleh melalui kerja sama, dan bagaimana memastikan transfer pengetahuan benar-benar berlangsung.
Dalam konteks kedaulatan digital, penguasaan teknologi tidak selalu berarti seluruh perangkat harus dibuat di dalam negeri.
Yang lebih strategis adalah memastikan negara memiliki kemampuan mengoperasikan sistem, memahami algoritma yang digunakan, mengamankan data penting, melakukan pemeliharaan, dan mengembangkan teknologi tersebut sesuai kebutuhan nasional.
Pengadaan teknologi tanpa penguatan kapasitas domestik justru dapat menciptakan ketergantungan baru.
Oleh sebab itu, investasi pengawasan maritim sebaiknya disertai program penelitian bersama perguruan tinggi, pengembangan industri lokal, pelatihan operator, dan mekanisme evaluasi kinerja yang transparan.
Menjaga Laut Berarti Menjaga Masa Depan
Gagasan Yehu tentang kebangkitan maritim juga berkaitan erat dengan perlindungan lingkungan.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh menjadikan hutan, laut, dan keanekaragaman hayati sebagai korban dari keuntungan jangka pendek. Kerusakan ekosistem pada akhirnya akan melemahkan fondasi ekonomi itu sendiri, karena masyarakat kehilangan sumber penghidupan, wilayah pesisir menjadi lebih rentan, dan biaya pemulihan lingkungan semakin besar.
Karena itu, kebijakan ekonomi biru harus berjalan beriringan dengan rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran, perlindungan habitat, dan penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal.
Hutan tetap memiliki fungsi penting sebagai penyerap karbon, penjaga tata air, dan penyangga keanekaragaman hayati. Sementara itu, ekosistem pesisir dan laut seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang turut menopang produktivitas perikanan serta melindungi masyarakat dari sejumlah risiko lingkungan.
Pendekatan pembangunan yang berkelanjutan harus menempatkan nilai ekologis sebagai bagian dari perhitungan ekonomi, bukan sebagai urusan tambahan setelah keuntungan diperoleh.
Bagi generasi mendatang, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya besarnya pendapatan negara atau pertumbuhan ekspor. Keberhasilan juga ditentukan oleh apakah sumber daya alam tetap tersedia, ekosistem tetap berfungsi, dan masyarakat memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik.
Dari Amnesia Menuju Kebangkitan Maritim
Pemikiran Yehu Wangsajaya pada akhirnya mengarah pada satu agenda besar: memulihkan laut sebagai pusat pemikiran strategis Indonesia.
Agenda tersebut membutuhkan perubahan yang melampaui pergantian program atau slogan pembangunan.
Pendidikan harus memperkuat literasi maritim. Industri perlu menciptakan nilai tambah melalui teknologi. Pemerintah harus meningkatkan koordinasi dan kualitas pengawasan. Sementara itu, riset serta inovasi perlu menjadi bagian inti dari strategi ekonomi nasional.
Kebangkitan maritim juga tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas nelayan, dan generasi muda memiliki peran penting dalam membangun ekosistem yang saling mendukung.
Dalam kerangka ini, laut bukan sekadar wilayah yang harus dijaga dari pelanggaran. Laut adalah ruang strategis tempat Indonesia dapat membangun keunggulan industri, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan pengetahuan, dan meningkatkan posisi tawarnya dalam hubungan internasional.
Dr. Drs. Yehu Wangsajaya, M.Kom., yang dikenal sebagai pemerhati keamanan dan ketahanan, futurolog, serta inovator teknologi informasi, mengingatkan bahwa kekayaan alam tidak boleh diperlakukan seolah-olah tidak memiliki batas.
Manusia bukan pemilik mutlak alam semesta, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang harus dijaga keberlangsungannya.
Pesan tersebut menjadi relevan ketika Indonesia menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi tidak boleh berjalan tanpa tanggung jawab ekologis, sebagaimana pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan keadilan bagi masyarakat dan generasi mendatang.
Indonesia memiliki peluang untuk membangun masa depan maritim yang kuat. Namun, peluang itu hanya dapat diwujudkan melalui keputusan yang konsisten, investasi yang tepat, dan keberanian mengubah pola pikir.
Sebab, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang sekadar memiliki kekayaan alam melimpah, melainkan bangsa yang mampu mengelolanya dengan pengetahuan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab.
sumber https://matranews.id/amnesia-maritim-mengembalikan-jati-diri-bangsa-indonesia-sebagai-negara-bahari/
Salam Mikir dan Tetap Bersahaja.
Dr. Drs. Yehu Wangsajaya, M.Kom.
Pemerhati Keamanan dan Ketahanan, Futurolog, serta Inovator Teknologi Informasi
“Jenderal Bersahaja”
