EKSEKUTIF.com- Penguatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan fiskal dan memperkuat kemandirian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas, pemerintah dituntut tidak hanya mengoptimalkan penerimaan yang sudah ada, tetapi juga mencari sumber-sumber pendapatan baru yang lebih beragam dan berkelanjutan.
Perlunya strategi tersebut menjadi sorotan yang dibahas dalam “Executive Forum bertema “Mengawal The Rising Star APBN: Tren, Tantangan, dan Masa Depan PNBP Kita”, dengan subtema “Bagaimana PNBP Menopang Kas dan Kemandirian Negara”, yang digelar (13/11/2026), di Jakarta. Forum diskusi ini menghadirkan unsur pemerintah, akademisi, dan pengamat ekonomi yang membahas berbagai tantangan sekaligus peluang optimalisasi PNBP, terutama dalam menghadapi dinamika penerimaan negara dan penyusunan kebijakan fiskal 2027.
Urgensi penguatan PNBP tercermin dari realisasi penerimaan hingga September 2026 yang mencapai Rp492,3 triliun. Sementara itu, pemerintah menetapkan target PNBP 2027 sebesar Rp522,48 triliun.
Besarnya target tersebut membutuhkan strategi pengelolaan penerimaan yang lebih adaptif, mengingat kontribusi PNBP selama ini masih dipengaruhi sektor sumber daya alam. Fluktuasi harga komoditas global, pergerakan nilai tukar, serta perubahan volume produksi menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi pencapaian penerimaan.
Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mochamad Agus Rofiudin, mengatakan optimalisasi PNBP perlu dilakukan melalui penguatan kebijakan dan tata kelola agar seluruh potensi penerimaan negara dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Menurut dia, PNBP merupakan komponen penting APBN yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal. Karena itu, pengelolaannya harus semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.“PNBP merupakan salah satu komponen penting dalam struktur APBN yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan setiap potensi penerimaan dapat dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel. Dengan tata kelola yang semakin baik, PNBP diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih berkelanjutan bagi keuangan negara,” ujarnya.
Dari perspektif akademisi, Pengajar Administrasi Fiskal Universitas Indonesia, Prianto Budi Saptono, menilai penguatan PNBP tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan target penerimaan. Pembenahan sistem pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital juga perlu menjadi prioritas.
Digitalisasi dinilai dapat memperkuat efektivitas pemungutan, meningkatkan pengawasan, sekaligus membantu kementerian dan lembaga mengidentifikasi potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap secara optimal.
“Penguatan PNBP tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan target penerimaan. Diperlukan sistem pengelolaan yang semakin terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan, memperkuat pengawasan, serta memastikan potensi penerimaan negara dapat teridentifikasi dan dimanfaatkan secara optimal,” jelasnya.
Selain digitalisasi, diversifikasi sumber penerimaan juga menjadi pekerjaan penting pemerintah. Pasalnya, ketergantungan terhadap PNBP berbasis komoditas membuat penerimaan negara rentan terhadap perubahan kondisi pasar global.
Sementara itu, pengamat ekonomi sekaligus Kepala Ekonomi Permata Bank, Josua Pardede, menekankan pentingnya memperluas sumber PNBP di luar sektor komoditas untuk menjaga stabilitas penerimaan negara dalam jangka panjang.
Menurut dia, pemerintah perlu mengoptimalkan aset negara, mengembangkan PNBP nonkomoditas, serta meningkatkan produktivitas layanan publik sebagai sumber penerimaan alternatif. “Ketergantungan terhadap penerimaan berbasis komoditas membuat PNBP cukup rentan terhadap perubahan harga global, nilai tukar, dan volume produksi. Karena itu, diversifikasi sumber penerimaan menjadi semakin penting. Pemerintah perlu mendorong pengembangan PNBP nonkomoditas, optimalisasi aset negara, dan peningkatan produktivitas layanan publik agar struktur penerimaan negara lebih kuat dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sumber-Sumber PNBP
Sebagai informasi, sumber PNBP mencakup berbagai sektor, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, kekayaan negara yang dipisahkan, pelayanan kementerian dan lembaga, hingga pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
Dengan cakupan tersebut, peluang peningkatan PNBP sebenarnya masih terbuka lebar. Namun, optimalisasi setoran dividen, peningkatan kualitas layanan BLU, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi aspek yang perlu terus dibenahi.
Dalam forum tersebut, para narasumber juga membahas evaluasi outlook penerimaan sepanjang 2026, proyeksi PNBP 2027, serta berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target. Mitigasi volatilitas harga komoditas, peningkatan kualitas tata kelola, dan pengembangan sumber penerimaan yang lebih beragam menjadi bagian dari agenda pembahasan.
Penguatan PNBP pada akhirnya bukan semata-mata persoalan mengejar target penerimaan tahunan. Lebih dari itu, upaya tersebut menjadi bagian dari strategi membangun fondasi fiskal yang lebih tangguh, mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal, serta memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional.
Melalui kombinasi diversifikasi sumber pendapatan, digitalisasi pengelolaan, dan tata kelola yang transparan serta akuntabel, PNBP diharapkan semakin berperan sebagai penopang APBN sekaligus instrumen untuk memperkuat kemandirian fiskal Indonesia.
