EKSEKUTIF.com– Transformasi digital di sisi lain juga diikuti kian tingginya ancaman kejahatan siber yang semakin menjadi tantangan serius bagi dunia usaha di tengah pesatnya penggunaan smart technology seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Serangan siber tidak hanya berpotensi mengganggu sistem teknologi informasi, tetapi juga dapat melumpuhkan operasional perusahaan, mengacaukan rantai pasok, membocorkan data strategis, hingga mengancam keberlangsungan bisnis.
Karena itu, pelaku usaha perlu menempatkan keamanan siber sebagai bagian penting dari strategi bisnis dan manajemen risiko perusahaan.
Mitigasi tidak cukup dilakukan dengan mengandalkan perangkat keamanan teknologi, tetapi harus diperkuat melalui tata kelola, kesiapan sumber daya manusia, kepatuhan hukum, serta kemampuan mendeteksi dan merespons serangan sejak dini.
Pentingnya penguatan ketahanan siber dunia usaha tersebut mengemuka dalam Talk Show Praktisi Bicara bertema “Mitigasi Perang Siber pada Dunia Usaha” yang diselenggarakan Gema Bela Negara berkolaborasi dengan SyaREA World pada (12/11/2026), di Sentul, Bogor.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 50 pengusaha, akademisi, praktisi, dan mahasiswa tersebut menghadirkan empat narasumber dari bidang teknologi informasi, intelijen, hukum, serta pengembangan teknologi digital.
Founder SyaREA World, Syamsul Safin, dalam pengantar diskusi menekankan bahwa perubahan lanskap ancaman digital, terutama di era kecerdasan buatan, menuntut perusahaan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan melindungi aset digitalnya.
“Ketahanan bisnis ke depan tidak cukup hanya ditopang kekuatan finansial, kualitas produk, dan strategi pemasaran.”
“Kemampuan perusahaan melindungi sistem informasi, data, serta infrastruktur operasional juga menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan usaha,” tegasnya.
Diskusi yang dimoderatori Ketua Umum Gema Bela Negara, Juniawan, tersebut mempertemukan perspektif dunia usaha, akademisi, dan praktisi keamanan melalui pendekatan kolaborasi tiga pilar (triple helix).
Tujuannya, mendorong kesadaran pelaku usaha agar mitigasi ancaman siber diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah konkret di lingkungan perusahaan.
Ketahanan Siber Bukan Hanya Tanggung Jawab Divisi TI
Rektor Institut Teknologi Indonesia sekaligus Guru Besar Sistem Informasi Manajemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ir. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis., IPU, ASEAN Eng., mengingatkan bahwa transformasi digital membuat berbagai fungsi bisnis semakin terhubung dalam satu ekosistem operasional.
Sistem penjualan, pembayaran, persediaan, logistik, hingga aplikasi mitra perusahaan kini saling terkoneksi. Kondisi tersebut memang meningkatkan efisiensi, tetapi sekaligus memperluas potensi serangan siber.
Celah keamanan pada akun administrator, koneksi antaraplikasi, maupun akses vendor dapat menjadi pintu masuk serangan yang kemudian menyebar dan mengganggu berbagai layanan perusahaan.
Karena itu, menurut Syopiansyah, keamanan siber tidak boleh hanya menjadi urusan departemen teknologi informasi.
Direksi dan manajemen perusahaan harus terlibat langsung dalam menentukan layanan bisnis yang paling kritis, menetapkan batas toleransi gangguan, memperjelas kewenangan ketika terjadi insiden, serta memastikan prosedur pemulihan berjalan efektif.
Salah satu pendekatan yang perlu diterapkan adalah security by design, yakni menjadikan aspek keamanan sebagai bagian dari perencanaan inovasi sejak awal, bukan sekadar tambahan setelah aplikasi atau layanan diluncurkan.
Ia juga merekomendasikan tiga langkah dasar bagi perusahaan, yaitu mengenali dan melindungi aset digital, melakukan pemantauan serta merespons anomali, dan memastikan kemampuan pemulihan melalui pengujian pencadangan data serta simulasi insiden secara berkala.
Ancaman Siber Berkaitan dengan Geopolitik Global
Sementara itu, akademisi sekaligus pakar intelijen dan keamanan nasional, Dr. Wawan Hari Purwanto, S.H., M.H., Ph.D., mengingatkan bahwa dinamika geopolitik global telah memperluas medan konflik hingga ke ruang digital.
Persaingan antarnegara, spionase industri, pencurian kekayaan intelektual, hingga serangan terhadap infrastruktur energi dan keuangan dapat membawa konsekuensi langsung bagi sektor swasta.
Wawan yang juga Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara tersebut memaparkan bahwa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sekitar 5,5 miliar anomali trafik ancaman siber sepanjang 2025.
Sementara pemantauan FortiGuard Labs pada November 2026 menunjukkan tingginya aktivitas serangan yang menyasar Indonesia, termasuk sektor perbankan, keuangan, dan asuransi.
Menurut dia, perusahaan perlu mengubah pendekatan pertahanan siber. Tidak cukup hanya bereaksi setelah serangan terjadi, tetapi harus membangun kemampuan deteksi dini melalui pemantauan anomali, pemanfaatan intelijen ancaman, serta pertukaran informasi antarpelaku industri.
“Pertahanan negara tidak lagi bisa dipisahkan dari keamanan bisnis. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, dan sektor swasta pun tidak akan sanggup menghadapi aktor negara sendirian,” tegas Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.
Kebocoran Data Bisa Berujung Risiko Hukum
Dari perspektif hukum, akademisi Business Law Department Universitas Bina Nusantara, Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H., menyoroti bahwa kebocoran data bukan hanya persoalan reputasi perusahaan.
Insiden tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban pelindungan data pribadi.
Ia menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Kewajiban perusahaan mencakup seluruh siklus pemrosesan data, mulai dari pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengiriman, hingga penghapusan.
Perusahaan juga perlu membangun tata kelola data (data governance) yang mencakup penilaian risiko, pengamanan sistem, pembatasan akses, dokumentasi pemrosesan, serta mekanisme pemberitahuan apabila terjadi kebocoran data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bambang menegaskan, fungsi legal dan teknologi informasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus menjadi bagian dari satu sistem pengendalian risiko perusahaan.
Arsitektur Digital Harus Lebih Tangguh
Perspektif teknologi disampaikan Ketua Umum Indonesia Real World Asset Tokenization Association (IRWATA), Co-Founder dan COO Nusantara.finance, sekaligus Co-Founder Farmsent.io, Moch. Sabdo Yusmintiarto.
Ia memperkenalkan konsep The Sovereign Cyber Defense Triad, yakni pendekatan pertahanan siber yang mengintegrasikan Honeycomb Database, AI Sentinel otonom, serta Sovereign Intranet dan Distributed Ledger Technology (DLT).
Menurut Sabdo, ketergantungan pada arsitektur digital yang terlalu terpusat dapat menciptakan single point of failure, yaitu satu titik kegagalan yang berpotensi melumpuhkan banyak layanan sekaligus.
Karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan arsitektur digital yang lebih tangguh dan terdistribusi, sekaligus memiliki kemampuan mendeteksi serta merespons ancaman secara otomatis.
“Kedaulatan siber bukan sekadar membeli perangkat lunak antivirus termahal, melainkan merombak fondasi. Mulai dari siapa yang menguasai data, siapa yang memegang kendali algoritma AI, dan di mana buku besar kekayaan bangsa ini dicatat,” ujar Sabdo.
Mitigasi Siber Menjadi Investasi Jangka Panjang
Keempat perspektif tersebut memperlihatkan bahwa mitigasi kejahatan siber membutuhkan pendekatan menyeluruh. Penguatan teknologi harus berjalan beriringan dengan tata kelola perusahaan, kepatuhan hukum, kesiapan sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan pemerintah dan perguruan tinggi.
Bagi perusahaan, langkah konkret dapat dimulai dengan memetakan layanan dan data paling kritis, mengevaluasi hak akses karyawan maupun vendor, menerapkan autentikasi multifaktor, menguji pencadangan data, serta menyusun prosedur respons darurat.
Edukasi karyawan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka mampu mengenali berbagai modus serangan, seperti phishing, rekayasa sosial (social engineering), dan manipulasi digital lainnya.
Di sisi lain, kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi dapat mempercepat kesiapan menghadapi ancaman siber melalui pengembangan talenta digital, laboratorium simulasi, serta pengujian bersama terhadap berbagai skenario gangguan operasional.
Melalui forum tersebut, SyaREA World dan Gema Bela Negara mendorong agar keamanan siber ditempatkan sebagai bagian dari strategi bisnis dan investasi jangka panjang.
SyaREA World juga menyediakan solusi pengembangan kapasitas pengusaha melalui program bertajuk “AI for Business Owners”.
Pada akhirnya, kemampuan perusahaan menghadapi ancaman siber akan turut menentukan daya tahan dan daya saing bisnis di tengah ekonomi yang semakin terdigitalisasi.
Perusahaan yang tangguh bukan hanya perusahaan yang mampu tumbuh dan berinovasi, tetapi juga yang memiliki kesiapan menjaga operasional, data, dan kepercayaan pelanggan ketika serangan siber terjadi.
