EKSEKUTIF.com — Tak Semua Turun ke Jalan dalam Demo Ojol 20 Mei: Sebagian Driver Pilih Cari Nafkah
Di tengah kabar ribuan pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir dari berbagai kota di Indonesia menggelar aksi demonstrasi dan off bid sebagai bentuk protes terhadap sistem kerja yang dinilai tidak adil.
Ternyata, tak semua pengemudi memilih turun ke jalan. Sebagian lainnya justru memutuskan tetap bekerja seperti biasa, dengan alasan kebutuhan keluarga dan pendekatan yang lebih dialogis.
Selain soal potongan, para pengemudi juga memprotes sistem prioritas order yang dianggap diskriminatif. Skema seperti GrabBike Hemat, aceng (argo goceng), dan slot prioritas di beberapa platform dinilai hanya menguntungkan kelompok pengemudi tertentu.
Dalam aksi hari ini, massa berkumpul di sejumlah titik strategis seperti Istana Merdeka, kantor Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI. Aksi serentak juga digelar di kota-kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Medan, dan Palembang.
Namun, tidak semua komunitas mendukung aksi tersebut. Asosiasi Pengemudi Ojek Online Keluarga Gojek Merah Putih (KGMP) secara terbuka menyatakan penolakannya.
Koordinator KGMP Jakarta Barat dan Utara, Sunaryanti, menilai bahwa aksi jalanan bukanlah solusi terbaik.
“Tidak ada alasan karena memang bertentangan dengan hati nurani. Ada yang bisa dilakukan dengan duduk bareng pihak terkait,” ujarnya.
Sunaryanti menambahkan bahwa sebagian besar pengemudi tetap memilih untuk bekerja karena tuntutan hidup tak bisa ditunda. “Kalau saya pribadi tetap ngojek karena kebutuhan anak saya lebih penting daripada ikut demo,” jelasnya.
Pandangan serupa datang dari Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI). Ketua FKDOI, Rahman Thohir, menyebut bahwa mediasi dengan stakeholder akan lebih efektif ketimbang tekanan melalui unjuk rasa.
“Turun aksi adalah salah satu bentuk perjuangan, tapi ada juga cara lain seperti mediasi,” ujarnya.
Sikap serupa juga diambil oleh Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski). Ketua Umum Oraski, Fahmi Maharaja, menekankan pentingnya pendekatan konstruktif dan rasional dalam memperjuangkan hak pengemudi.
Ia bahkan menolak wacana pembatasan potongan aplikasi oleh DPR. Menurutnya, potongan adalah ranah bisnis-ke-bisnis (B2B) yang sebaiknya tidak diintervensi regulasi secara berlebihan.
“Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai terjadi,” tegas Fahmi.
Pengemudi Ojol ini lebih mendorong solusi seperti insentif pajak, subsidi kendaraan, dan pelatihan berkelanjutan.
Salah satu isu yang turut memantik kemarahan para pengemudi adalah wacana penggabungan usaha antara GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan Grab Indonesia, yang dinilai berpotensi menimbulkan monopoli dan memperburuk posisi tawar para mitra driver.
Meskipun suara para pengemudi terbelah, satu hal tetap pasti: kesejahteraan para pekerja transportasi daring kini menjadi perhatian nasional.
Apakah lewat jalanan atau ruang dialog, harapan akan perubahan terus menyala—didorong oleh mereka yang menggantungkan hidupnya pada roda dua dan empat di bawah matahari yang tak pernah pilih kasih.
