EKSEKUTIF.com –– Gerindra menilai capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak tergambar dalam persepsi publik.
Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM-RI) pun menjadi sasaran kritik. Dengan anggaran yang disebut bakal mencapai Rp 1,9 triliun pada 2027, Bakom dituntut tak sekadar menjadi pengeras suara pemerintah.
ANGKA-ANGKA ekonomi mendadak menjadi bahan perdebatan dalam rapat kerja Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kementerian Sekretariat Negara, Senin, 31 Agustus 2026.
Bukan semata membicarakan pertumbuhan ekonomi ataupun investasi, melainkan bagaimana angka-angka tersebut sampai—atau justru tidak sampai—kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mempersoalkan kinerja Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom. Menurut dia, lembaga tersebut belum maksimal menjelaskan hasil kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.
Sugiat membandingkan sejumlah indikator kuantitatif dengan persepsi yang, menurut dia, berkembang di ruang publik. Ia menyinggung hasil sejumlah survei yang disebut menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintah berada di bawah 50 persen.
“Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik,” kata Sugiat dalam rapat tersebut.
Bagi politikus Gerindra itu, persoalannya bukan semata pada apa yang dikerjakan pemerintah, melainkan bagaimana pekerjaan tersebut diterjemahkan menjadi informasi yang dapat dipahami masyarakat.
Ia lalu membawa data ekonomi ke meja rapat.
Menurut Sugiat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama hingga kedua 2026 masih berada di atas 5 persen. Angka tersebut, menurut dia, menunjukkan perekonomian Indonesia masih cukup kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Di atas 5 persen itu kan sebenarnya bagus,” ujarnya.
Sugiat juga menunjuk konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Dari sana ia menyimpulkan bahwa daya beli masyarakat masih bertahan.
“Kalau konsumsi masyarakat adalah penyumbang terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu artinya daya beli masyarakat masih terjaga, kan?” katanya.
Namun, di sinilah Sugiat melihat jurang antara statistik dan sentimen masyarakat. Menurut dia, angka-angka tersebut tidak serta-merta menghasilkan optimisme di ruang publik.
“Tapi opini publik tidak seperti itu. Opini publik seolah-olah ekonomi sedang menuju krisis,” ucapnya.
Investasi dan Persepsi
Sugiat juga mengangkat investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang 2026. Ia menyebut nilainya telah melampaui Rp 1.000 triliun. Investasi sebesar itu, menurut dia, semestinya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.
Tapi lagi-lagi ia melihat persoalan komunikasi.
Capaian yang dianggap positif oleh pemerintah dan pendukungnya tidak selalu diterima masyarakat dengan penilaian yang sama. Sugiat menilai Bakom kalah dalam apa yang ia gambarkan sebagai pertarungan membentuk persepsi publik.
“Ini kan menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu kalah main dengan kelompok di luar sana dalam konteks membangun persepsi opini publik,” katanya.
Sugiat bahkan membawa teori Noam Chomsky mengenai pembentukan opini dan persepsi masyarakat untuk menjelaskan pandangannya. Informasi yang terus-menerus diterima publik, menurut dia, pada akhirnya ikut menentukan bagaimana masyarakat memandang pemerintah.
Di titik itulah ia menganggap Prabowo diperlakukan tidak adil.
“Kasihan Pak Prabowo itu diperlakukan tidak adil dalam persepsi opini publik. Kerjanya bagus, tapi yang dirasakan oleh opini publik seolah-olah ini gagal semua,” ujar Sugiat.
Ia melanjutkan, “Kami tidak bisa terima seperti itu. Kami Fraksi Gerindra.”
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan posisi Sugiat sebagai politikus partai yang dipimpin Prabowo. Karena itu, penilaian bahwa kinerja pemerintah “bagus” merupakan pandangan politik Sugiat yang perlu dibedakan dari penilaian independen terhadap keberhasilan pemerintah.
Begitu pula klaim mengenai daya beli. Besarnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto tidak dengan sendirinya menggambarkan bahwa tekanan ekonomi tidak dirasakan sebagian kelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan riil, inflasi, serta daya beli merupakan indikator yang perlu dibaca secara bersama-sama.
Persepsi publik pun tak selalu dapat dianggap sekadar akibat kurangnya komunikasi. Pengalaman masyarakat menghadapi harga kebutuhan pokok, mencari pekerjaan, memperoleh pelayanan publik, ataupun menjalankan usaha dapat turut menentukan penilaian terhadap pemerintah.
Dengan kata lain, persoalan Bakom bukan hanya bagaimana membuat pemerintah terlihat bekerja, tapi memastikan informasi mengenai pekerjaan pemerintah dapat diuji oleh publik.
Rp 1,9 Triliun dan Tagihan untuk Bakom
Perdebatan menjadi lebih tajam ketika Sugiat menyinggung anggaran Bakom Pemerintah pada 2027 yang disebut bakal mencapai Rp 1,9 triliun.
Dengan duit sebesar itu, Sugiat memasang ukuran keberhasilan yang sederhana: persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo harus membaik.
“Ini sudah kita kasih anggaran besar Rp 1,9 triliun. Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” katanya.
Sugiat bahkan meminta pesan tersebut disampaikan kepada Kepala Bakom, Muhammad Qodari.
Bagi Sugiat, anggaran besar harus menghasilkan perubahan nyata dalam komunikasi pemerintah. Ia mengeluhkan Fraksi Gerindra yang, menurut dia, justru berkali-kali harus ikut menjelaskan capaian pemerintah kepada masyarakat.
“Ya kita pun seolah-olah mengambil tugas Bakom Pemerintah. Kami menjelaskan berkali-kali ke publik bahwa faktanya tidak seperti itu,” ujarnya.
Kritik tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto. Ia sepakat kenaikan anggaran harus diikuti peningkatan kinerja.
“Memang kalau nanti ada peningkatan anggaran, ya, Pak, itu harus seimbang,” kata Bambang dalam rapat yang sama.
Menurut Bambang, masukan DPR akan menjadi bahan evaluasi. Bakom, kata dia, mempunyai tanggung jawab memperbaiki komunikasi pemerintah sehingga hasil survei pada 2027 dapat meningkat.
“Targetnya paling tidak itu survei yang sekarang tidak begitu baik hasilnya, 2027 itu tanggung jawabnya Bakom itu sebetulnya untuk meningkatkan,” ujarnya.
Bukan Sekadar Menjual Prestasi
Persoalannya, komunikasi pemerintah tidak sesederhana memindahkan angka statistik ke poster, video pendek, ataupun unggahan media sosial.
Anggaran Rp 1,9 triliun justru menempatkan Bakom pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah komunikasi pemerintah bertugas meningkatkan approval rating Presiden atau memastikan masyarakat memperoleh informasi publik yang akurat, mudah dipahami, dan dapat diverifikasi?
Keduanya tidak selalu sama.
Komunikasi publik yang kredibel tidak hanya menyampaikan keberhasilan. Ia juga perlu menjelaskan kegagalan, keterlambatan program, kritik masyarakat, serta apa yang dilakukan pemerintah untuk memperbaikinya.
Sebab, publik bukan semata konsumen informasi pemerintah.
Masyarakat juga mengalami sendiri keadaan ekonomi yang hendak dijelaskan pemerintah melalui statistik. Ketika angka pertumbuhan menunjukkan ekonomi melaju di atas 5 persen, misalnya, pertanyaan masyarakat bisa jauh lebih sederhana: apakah pekerjaan lebih mudah diperoleh, pendapatan meningkat, harga kebutuhan terjangkau, dan kehidupan sehari-hari menjadi lebih baik?
Di situlah pertarungan komunikasi sesungguhnya terjadi.
Bukan semata antara Bakom dan kelompok yang disebut Sugiat berada “di luar sana”, melainkan antara angka yang disampaikan pemerintah dan pengalaman yang dirasakan masyarakat.
Rp1,9 Triliun untuk Komunikasi Pemerintah: Mampukah Bakom Membalik Persepsi terhadap Prabowo?
Anggaran Badan Komunikasi Pemerintah diusulkan melonjak menjadi Rp1,9 triliun pada 2027. DPR menuntut hasil yang terukur. Tapi mengerek tingkat kepuasan terhadap Presiden bukan semata urusan mengemas pesan. Komunikasi pemerintah menghadapi tantangan yang lebih pelik: membuat angka statistik bertemu dengan pengalaman sehari-hari masyarakat.
ANGKA Rp1,9 triliun itu segera menarik perhatian di Senayan. Dalam rapat kerja Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kementerian Sekretariat Negara pada Senin, 31 Agustus 2026, anggaran Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom untuk 2027 menjadi salah satu bahan pembicaraan.
Bukan tanpa alasan. Menurut keterangan resmi DPR, anggaran Bakom pada 2026 berada di kisaran Rp22 miliar. Untuk 2027, anggaran lembaga yang dipimpin Muhammad Qodari itu diusulkan menjadi sekitar Rp1,9 triliun. Artinya, terjadi lompatan yang sangat besar dalam satu tahun anggaran.
Besarnya anggaran itulah yang membuat Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso memasang target.
Politikus Partai Gerindra tersebut menilai Bakom belum maksimal menjelaskan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Menurut Sugiat, ada jarak antara sejumlah indikator ekonomi yang dinilainya positif dan persepsi yang berkembang di masyarakat.
“Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” kata Sugiat dalam rapat tersebut.
Pernyataan itu sekaligus membuka persoalan yang lebih besar daripada sekadar berapa banyak uang yang akan dikelola Bakom.
Bisakah komunikasi pemerintah memang mengubah persepsi publik?
Angka Ekonomi versus Suasana Publik
Argumen Sugiat bukan tanpa pijakan angka.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan kedua, ekonomi tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi sepanjang semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen.
Angka itu tentu bisa menjadi amunisi komunikasi pemerintah.
Masalahnya, pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran makro. Masyarakat tidak selalu menilai pemerintah dengan membaca persentase pertumbuhan produk domestik bruto.
Mereka menilainya dari dompet.
Apakah harga kebutuhan sehari-hari terasa terjangkau. Apakah pekerjaan mudah diperoleh. Apakah pendapatan bertambah. Apakah biaya pendidikan dan kesehatan dapat ditanggung. Apakah usaha kecil mereka memperoleh pembeli.
Di sinilah komunikasi pemerintah menghadapi medan yang jauh lebih rumit.
Data dapat mengatakan perekonomian tumbuh. Tapi bila sebagian masyarakat merasa kehidupan sehari-harinya tetap berat, membuat infografik pertumbuhan ekonomi sebanyak apa pun belum tentu mengubah persepsi.
Karena itu, pekerjaan Bakom bukan sekadar memperbanyak pesan positif.
Bukan Pabrik Pencitraan
Dengan anggaran Rp1,9 triliun, godaan terbesar sebuah mesin komunikasi pemerintah adalah menganggap persoalan komunikasi sebagai persoalan volume: semakin banyak konten, semakin luas distribusi, semakin sering pejabat muncul, maka semakin baik persepsi masyarakat.
Padahal komunikasi publik bekerja dengan cara berbeda.
Kepercayaan tidak selalu tumbuh dari banyaknya pesan. Kadang justru sebaliknya.
Publik sekarang hidup dalam ekosistem informasi yang sangat berbeda dibandingkan satu atau dua dekade lalu. Pernyataan pemerintah dapat diperiksa dalam hitungan menit. Data bisa dibandingkan. Video lama dapat muncul kembali. Kritik menyebar melalui TikTok, YouTube, Instagram, X, WhatsApp, ataupun media berita bahkan sebelum sebuah kementerian selesai menyiapkan siaran pers.
Dalam keadaan seperti itu, komunikasi pemerintah yang hanya menonjolkan keberhasilan justru berisiko dianggap propaganda.
Bakom karena itu menghadapi pilihan. Menjadi mesin pencitraan atau menjadi jembatan informasi.
Perbedaannya tipis dalam istilah, tapi sangat jauh dalam praktik.
Mesin pencitraan bekerja untuk membuat pemerintah selalu tampak baik. Jembatan informasi bekerja agar masyarakat memahami apa yang sedang dikerjakan pemerintah—termasuk masalah, kegagalan, koreksi, dan alasan di balik suatu kebijakan.
Yang pertama mengejar impresi. Yang kedua membangun kredibilitas.
Apakah Approval Rating KPI Bakom?
Di sinilah pernyataan Sugiat menarik untuk diperdebatkan.
Ia menginginkan ukuran keberhasilan yang konkret. Itu masuk akal. Anggaran publik Rp1,9 triliun memang harus mempunyai indikator kinerja yang dapat diperiksa.
Namun menjadikan approval rating Presiden sebagai ukuran utama keberhasilan Bakom juga menyimpan masalah.
Kepuasan terhadap seorang presiden dipengaruhi banyak faktor yang berada di luar kendali lembaga komunikasi: keadaan ekonomi, lapangan kerja, harga pangan, kebijakan pajak, penegakan hukum, kualitas pelayanan publik, keputusan politik, hingga perilaku pejabat pemerintah.
Komunikasi dapat menjelaskan kebijakan.
Komunikasi tidak dapat menggantikan kebijakan.
Jika sebuah program berjalan baik tapi masyarakat tidak mengetahuinya, itu memang persoalan komunikasi. Tapi jika masyarakat mengetahui program tersebut dan tetap tidak menyukainya, persoalannya tentu berbeda.
Bahkan angka survei sendiri harus dibaca hati-hati. Misalnya, survei SMRC yang diberitakan pada Agustus 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen pada Juli 2026, turun dari 81,2 persen pada November 2025.
Kepala Bakom Muhammad Qodari ketika itu mengatakan hasil survei menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah.
Artinya, tidak semua survei otomatis menunjukkan angka yang sama. Metodologi, periode pengambilan data, pertanyaan, serta lembaga surveinya perlu disebut ketika angka approval rating digunakan sebagai ukuran.
Karena itu, keberhasilan Bakom semestinya tidak hanya diukur dari popularitas Presiden.
Ada ukuran lain yang lebih dekat dengan tugas komunikasi publik: seberapa banyak masyarakat mengetahui program pemerintah, seberapa baik mereka memahaminya, seberapa cepat informasi keliru dikoreksi, seberapa mudah masyarakat memperoleh data resmi, hingga seberapa tinggi tingkat kepercayaan terhadap informasi pemerintah.
Qodari Mengakui Ada PR
Muhammad Qodari tidak menampik kritik dari Senayan.
Menanggapi pernyataan Sugiat, Kepala Bakom itu mengatakan masukan DPR akan menjadi penyemangat bagi lembaganya untuk meningkatkan kinerja.
Menurut Qodari, berbagai program pemerintah telah berjalan dan sejumlah indikator fundamental ekonomi berada dalam kondisi baik. Tapi ia mengakui masih ada pekerjaan rumah dalam menyampaikannya kepada masyarakat.
“Yang menjadi PR adalah komunikasi yang lebih proaktif dan sistematis,” kata Qodari.
Dua kata terakhir itu penting: proaktif dan sistematis.
Selama ini komunikasi pemerintah kerap bersifat reaktif. Isu muncul lebih dulu, kemudian pemerintah memberikan klarifikasi. Kontroversi berkembang, setelah itu pejabat menjelaskan. Informasi telanjur beredar luas, barulah bantahan dikeluarkan.
Di zaman media sosial, terlambat beberapa jam saja dapat membuat sebuah narasi menjadi persepsi.
Tapi proaktif juga bukan berarti membanjiri masyarakat dengan konten.
Yang dibutuhkan justru kemampuan membaca isu sebelum berkembang, menyediakan data yang dapat diakses, menentukan juru bicara yang kredibel, serta membuat kementerian dan lembaga berbicara dalam informasi yang konsisten.
Rp1,9 Triliun Harus Bisa Diaudit Hasilnya
Karena menggunakan uang negara, lonjakan anggaran Bakom juga membawa konsekuensi lain: transparansi.
Publik berhak mengetahui ke mana Rp1,9 triliun tersebut akan dibelanjakan.
Berapa untuk produksi konten. Berapa untuk belanja media. Berapa untuk teknologi dan pemantauan informasi. Berapa untuk riset opini publik. Berapa untuk sumber daya manusia. Berapa untuk kampanye komunikasi.
Keterangan DPR menyebut usulan Rp1,9 triliun tersebut dialokasikan untuk program dukungan manajemen serta penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Sugiat meminta besarnya anggaran itu diikuti indikator kinerja yang jelas dan dapat dievaluasi.
Di situlah DPR semestinya tidak berhenti pada pertanyaan apakah approval rating Prabowo naik atau turun.
Yang perlu diperiksa juga adalah efektivitas setiap rupiah.
Sebab anggaran komunikasi pemerintah bukan anggaran kampanye politik. Ia berasal dari uang publik dan karena itu semestinya digunakan untuk kepentingan informasi publik.
Pertarungan Sesungguhnya adalah Kepercayaan
Ada anggapan bahwa pemerintah sedang menghadapi “perang narasi”.
Dalam logika tersebut, pemerintah mempunyai narasi, kelompok lain mempunyai narasi tandingan, lalu keduanya berebut mempengaruhi masyarakat.
Pendekatan semacam itu bisa berbahaya jika diterapkan terlalu jauh.
Masyarakat bukan objek yang harus dimenangkan dalam sebuah peperangan informasi.
Mereka adalah warga negara yang berhak memperoleh informasi.
Karena itu, keberhasilan Bakom tidak semestinya ditentukan oleh kemampuannya membuat semua orang menyukai pemerintah. Kritik akan selalu ada. Ketidakpuasan pun merupakan bagian normal dalam demokrasi.
Ukuran yang lebih sehat adalah apakah masyarakat memperoleh informasi yang cukup untuk menilai pemerintah secara rasional.
Jika pemerintah berhasil, tunjukkan datanya. Jika pemerintah belum berhasil, jelaskan persoalannya. Jika kebijakan keliru, akui dan koreksi. Jika muncul informasi palsu, bantah dengan cepat dan bukti yang mudah diperiksa.
Di situlah Rp1,9 triliun tersebut akan diuji.
Bukan pada berapa banyak video yang diproduksi atau seberapa sering wajah pejabat muncul di layar telepon masyarakat.
Melainkan pada sesuatu yang jauh lebih sulit dibeli dengan anggaran sebesar apa pun: kepercayaan publik.
Jika kepercayaan itu tumbuh, persepsi terhadap Prabowo mungkin ikut membaik.
Tapi bila yang berubah hanya kemasan sementara pengalaman masyarakat tidak berubah, Bakom akan menemukan kenyataan lama dalam komunikasi politik: persepsi memang dapat dibentuk, tetapi kepercayaan harus diperoleh.
