EKSEKUTIF.com- Transisi energi bukan semata persoalan mengganti sumber energi fosil dengan energi yang lebih bersih. Di balik proses tersebut, terdapat peluang untuk memperluas akses listrik, memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, hingga memastikan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Pesan itu menjadi salah satu gagasan utama yang diangkat dalam film dokumenter “Energi Untuk Negeri”, produksi EKONIKLIM, inisiatif Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia yang melibatkan Media Indonesia. Pemutaran perdana film dokumenter tersebut dilakukan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, (1/9/2026).
Film dokumenter ini mengangkat tantangan dan peluang transisi energi Indonesia dari berbagai perspektif, mulai dari ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, hingga strategi pembiayaan untuk mempercepat peralihan menuju energi bersih.
Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan kritis berupa keterbatasan akses listrik, terutama di wilayah terpencil, serta ketergantungan pada impor minyak dan dominasi batu bara dalam pembangkitan listrik yang menimbulkan risiko ekonomi. Mempertemukan beragam perspektif pemangku kepentingan kunci dari pemerintah, lembaga penelitian, sektor keuangan, pasar modal, akademisi dan masyarakat terdampak, film dokumenter ini menjawab berbagai permasalahan kunci tersebut serta menekankan bahwa transisi energi tidak hanya soal membatasi emisi, tetapi juga soal memperbaiki ketahanan energi dan perekonomian nasional melaui penguasaan teknologi EBT.
“Transisi energi harus menjawab lima pertanyaan utama: apakah dapat memperkuat ketahanan energi nasional, mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen, berapa biaya yang dibutuhkan, apakah industri manufaktur dalam negeri siap, dan seberapa besar dampaknya dalam mengurangi jejak karbon kita. Jika lima pertanyaan ini dapat dijawab, maka kita harus terus maju dengan transisi energi. Kita membutuhkan green manufacturing, green industry, dan green jobs, yang juga berarti pentingnya reskilling dan upskilling tenaga kerja serta penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” ujar Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, saat membuka acara peluncuran tersebut.
Selain kesiapan industri, pembiayaan menjadi tantangan utama. Tiza Mafira, Direktur CPI Indonesia, menekankan bahwa sumber pembiayaan domestik perlu memainkan peran yang semakin besar, mengingat manfaat ekonomi transisi energi akan kembali kepada Indonesia dan investasi dalam negeri saat ini menunjukkan momentum yang kuat.
“Indonesia perlu mengutamakan pembiayaan domestik untuk transisi energi karena manfaatnya kembali kepada Indonesia, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing investasi, penguatan ketahanan energi, perluasan akses listrik, hingga penciptaan lapangan kerja. Di saat yang sama, investasi domestik sedang tumbuh kuat, sementara pembiayaan luar negeri semakin sulit diprediksi. Momentum ini perlu dimanfaatkan agar semakin banyak modal dalam negeri dapat diarahkan menuju transisi energi,” ujar Tiza dalam paparan pers usai pemutaran film tersebut.
Potensi Besar
Sementara itu, aktivis lingkungan Nadine Chandrawinata menilai Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk energi surya, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian sekaligus menjaga lingkungan.
“Indonesia sangat siap untuk menjalani transisi ini. Memang tidak mudah mengubah pola pikir dan menerima inovasi baru, tetapi kita perlu membuka diri, mencari tahu, dan mulai mengambil langkah. Kita melakukan ini untuk diri kita sendiri, lingkungan, masa depan Indonesia, serta generasi anak dan cucu kita. Setiap orang bisa mengambil peran dengan caranya masing-masing,” ujar Nadine.
Menurut Arief, film “Energi Untuk Negeri” dikemas dengan pendekatan sinematik, sekaligus menghadirkan data dan beragam perspektif mengenai isu energi. “Melalui film yang kami kreasikan, bernuansa sinematik serta kaya data dan perspektif, semoga isu transisi energi menjadi percakapan publik serta melahirkan gagasan-gagasan baru,” jelas Arief.
Transisi energi dinilai memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian dan pembangunan Indonesia apabila dijalankan dengan strategi yang tepat. Proses tersebut berpotensi memperluas akses elektrifikasi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.
Selain itu, transisi energi dapat meningkatkan daya saing industri, mendorong diversifikasi ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Dari sisi lingkungan, peralihan menuju sistem energi yang lebih bersih juga berpotensi mengurangi polusi dan mendukung pembangunan sistem energi yang lebih aman, kompetitif, serta berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, “Energi Untuk Negeri” berupaya menghadirkan isu transisi energi bukan hanya sebagai persoalan kebijakan pemerintah, tetapi sebagai agenda yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan arah pembangunan Indonesia dalam jangka panjang.
Film dokumenter “Energi Untuk Negeri” dapat disaksikan melalui kanal YouTube EKONIKLIM. Masyarakat juga dapat menikmati seluruh episode Podcast EKONIKLIM melalui kanal YouTube tersebut dan Spotify EKONIKLIM.
EKONIKLIM merupakan inisiatif CPI Indonesia yang mendorong diskusi publik mengenai hubungan dua arah antara perekonomian Indonesia dan isu lingkungan, termasuk perubahan iklim. Inisiatif ini hadir dalam berbagai format, yakni podcast, film dokumenter, dan buku.
Film “Energi Untuk Negeri” diprakarsai oleh Albertus Siagian yang sekaligus bertindak sebagai sutradara, Rindo Saio sebagai pengawas produksi, dan Yehezkiel Tumewu sebagai penasihat konten. Produksi film tersebut turut melibatkan Media Indonesia.
Sementara itu, CPI merupakan organisasi analisis dan penasihat yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan kebijakan iklim. CPI memiliki misi membantu pemerintah, perusahaan, dan lembaga keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi perubahan iklim.
Di Indonesia, CPI mendukung perjalanan transisi menuju nol emisi bersih dan ekonomi yang berketahanan iklim. CPI Indonesia telah bekerja sama dengan sejumlah mitra strategis, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat JETP, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Otoritas Jasa Keuangan, serta PT Sarana Multi Infrastruktur.
