EKSEKUTIF.com — LKPP dan Kadin Perkuat Sinergi Pengadaan Nasional, Ajak UMKM Garap Belanja Pemerintah Seribu Triliun
Pemerintah bersama dunia usaha memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem pengadaan barang dan jasa yang lebih modern, transparan, dan inklusif.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Indonesian Catalogue Expo & Forum (ICEF) serta Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2026, yang mempertemukan kementerian, lembaga, pelaku usaha, asosiasi profesi, hingga investor untuk mempercepat transformasi pengadaan nasional.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa, menegaskan bahwa pengadaan pemerintah saat ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai proses administratif, melainkan telah menjadi instrumen strategis dalam mendorong pembangunan nasional.
“Pengadaan, sebagaimana disampaikan dalam pembukaan, tidak lagi sekadar administratif, tetapi sudah menjadi instrumen strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan,” kata Sarah kepada wartawan di sela penyelenggaraan IPFE 2026.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kemampuan pasar.
Selama ini, produk dan layanan yang tersedia belum selalu sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Karena itu, LKPP terus menyempurnakan berbagai mekanisme agar proses pengadaan menjadi lebih efektif.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat e-Katalog sebagai salah satu metode pengadaan pemerintah.
Sarah menegaskan bahwa katalog elektronik bukan satu-satunya instrumen pengadaan, tetapi menjadi bagian penting dalam menciptakan pasar digital yang lebih transparan.
“Kami sedang memperbaiki proses bisnis di e-Katalog agar harga yang tersedia merupakan harga terbaik, penyedianya juga yang terbaik, serta kapasitas penyedia dapat terlihat secara terbuka,” ujarnya.
Menurut Sarah, sistem tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk memberikan masukan apabila ditemukan perbedaan harga terhadap produk dengan spesifikasi yang sama.
Dengan mekanisme tersebut, LKPP berharap proses pengadaan semakin akuntabel sekaligus meningkatkan persaingan usaha yang sehat.
Selain pengembangan sistem digital, LKPP juga terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam pengembangan sistem pembayaran elektronik, termasuk pemanfaatan kartu kredit pemerintah dan berbagai kanal pembayaran digital.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar memperoleh kepastian pembayaran sehingga memiliki arus kas yang lebih baik.
“Kami menyadari bahwa tanpa sistem pembayaran yang baik, UMKM akan sulit berkembang. Karena itu, pengembangan e-payment menjadi perhatian kami agar persoalan pembayaran yang dihadapi UMKM dapat diselesaikan,” kata Sarah.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe, menilai penyelenggaraan IPFE merupakan terobosan yang mampu mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kapasitas dunia usaha.
Menurutnya, di tengah keterbatasan anggaran, forum seperti ini memberikan peluang lebih besar bagi sektor swasta untuk menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Harapannya, perusahaan-perusahaan swasta yang menjadi rekanan pemerintah dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga aktivitas ekonomi terus bergerak,” ujarnya.
Juan mengatakan Kadin tidak hanya mendorong peluang bisnis di dalam negeri, tetapi juga mempersiapkan pelaku usaha untuk memasuki pasar ekspor melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan.
Kadin, lanjutnya, juga telah menyiapkan pelatihan bagi pelaku usaha yang ingin menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah.
Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola pengadaan sekaligus membangun budaya bisnis yang profesional.
“Bagi kami, budaya bisnis adalah fondasi utama. Pelaku usaha tidak cukup hanya berharap memperoleh fasilitas, tetapi harus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,” katanya.
Selain itu, Kadin tengah menjajaki pembahasan mengenai skema rebate bagi pelaku UMKM yang melakukan ekspor sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.
Juan berharap berbagai program pembinaan yang selama ini dilakukan oleh kementerian maupun BUMN dapat disinergikan sehingga memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengembangan UMKM.
Ia juga menegaskan bahwa belanja pemerintah yang nilainya mencapai sekitar Rp1.000 triliun per tahun harus mampu memberikan manfaat secara merata kepada pelaku usaha di seluruh Indonesia.
“Jangan sampai anggaran itu hanya dinikmati oleh pelaku usaha di kota-kota besar. UMKM di seluruh daerah harus mendapatkan kesempatan yang sama sehingga pertumbuhan ekonomi daerah benar-benar dapat terwujud melalui belanja pemerintah,” ujarnya.
Melalui sinergi antara LKPP, Kadin, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, pemerintah berharap transformasi pengadaan nasional tidak hanya meningkatkan efisiensi belanja negara, tetapi juga memperkuat industri dalam negeri, memperluas akses UMKM terhadap pasar pemerintah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
****
SATUE
Ada SATUE di Balik Panggung Pameran Pengadaan Nasional
Bagi sebagian orang, sebuah pameran hanya dipandang sebagai deretan stan, seminar, dan seremoni pembukaan. Namun, di mata Direktur PT Satu Tujuan Event, Bambang Setiawan, sebuah event adalah ruang yang mempertemukan gagasan, kebijakan, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.
Selama empat tahun terakhir, Bambang menjadi sosok di balik penyelenggaraan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE), sekaligus turut mengembangkan Indonesian Catalogue Expo & Forum (ICEF) sebagai forum yang mempertemukan pemerintah dengan penyedia barang dan jasa.
Baginya, tujuan utama acara bukan sekadar menghadirkan pameran, tetapi menciptakan ruang edukasi dan kolaborasi yang mampu memperkuat tata kelola pengadaan nasional.
“Yang datang ke sini bukan hanya untuk melihat pameran. Mereka ingin bertemu vendor, melakukan business matching, berdiskusi dengan instansi pemerintah, sekaligus mendapatkan informasi terbaru mengenai sistem pengadaan,” ujar Bambang.
Menurutnya, setiap penyelenggaraan IPFE selalu mengikuti perkembangan kebijakan yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pembaruan regulasi maupun pengembangan aplikasi pengadaan menjadi materi yang paling banyak dicari peserta karena langsung berkaitan dengan pekerjaan mereka sehari-hari.
Karena itu, Bambang menilai pameran hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan acara.
Nilai terbesar justru berada pada proses transfer pengetahuan yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi profesi, dan masyarakat dalam satu forum.
“Masyarakat juga bisa datang untuk belajar bagaimana mengikuti tender pemerintah atau menjadi penyedia di e-Katalog. Selama ini informasi seperti itu tidak mudah diperoleh secara langsung,” katanya.
Meski menjadi penyelenggara, Bambang menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mencampuri substansi kebijakan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Sebagai event organizer, PT Satu Tujuan Event hanya bertugas menerjemahkan konsep yang disusun LKPP menjadi sebuah penyelenggaraan yang berjalan baik.
“Soal materi, kebijakan, sampai narasumber semuanya berasal dari LKPP. Kami fokus memastikan konsep itu bisa diwujudkan menjadi sebuah event yang profesional,” ujarnya.
Namun, perjalanan membangun IPFE tidak dimulai dari pemerintah.
Bambang mengungkapkan bahwa ide awal forum tersebut justru lahir dari timnya yang melihat perlunya sebuah wadah yang mempertemukan pemerintah dengan penyedia barang dan jasa secara lebih terbuka.
Konsep itu kemudian dibawa kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sebelum akhirnya dipresentasikan kepada LKPP.
“Awalnya memang gagasan dari kami. Kami melihat ada kebutuhan untuk membuat forum yang mempertemukan pemerintah dengan para penyedia. Setelah Kadin mendukung, konsep itu kami sampaikan ke LKPP dan ternyata sejalan dengan program mereka,” ungkapnya.
Kini, IPFE telah memasuki penyelenggaraan keempat dan berkembang menjadi salah satu agenda tahunan yang mempertemukan ribuan pelaku pengadaan dari berbagai daerah.
Meski demikian, Bambang mengakui dua tahun terakhir menjadi periode yang penuh tantangan.
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak langsung terhadap industri penyelenggara acara.
Banyak kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah mengurangi partisipasi karena keterbatasan anggaran.
Akibatnya, penyelenggara harus menyesuaikan skala kegiatan.
“Tahun ini kami hanya menggunakan dua hall. Sebelumnya bisa tiga hall. Tetapi yang paling penting adalah acara tetap berjalan dan semangat kolaborasi tetap terjaga,” katanya.
Menurut Bambang, kondisi tersebut bahkan membuat sejumlah penyelenggara event lain memilih menghentikan kegiatan. Namun PT Satu Tujuan Event memilih bertahan dengan melakukan berbagai penyesuaian agar forum tetap terselenggara.
Di tengah tantangan tersebut, Bambang melihat peluang baru.
la menilai konsep forum yang menggabungkan edukasi, pameran, dan business matching dapat diterapkan pada berbagai institusi, termasuk lembaga investasi negara seperti Danantara maupun program-program strategis pemerintah.
Namun, ia menekankan bahwa setiap kerja sama harus diawali dengan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masing-masing institusi.
“Kami tidak datang hanya membawa proposal acara. Kami menawarkan konsep yang bisa membantu mereka mencapai tujuan komunikasi dan bisnisnya. Kalau konsepnya sesuai, peluang kerja sama pasti terbuka,” ujarnya mengakhiri perbincangan●
Klik juga:https://www.hariankami.com/profile-kami/23617440218/lkpp-dorong-transparansi-pengadaan-icef-ipfe-2026-pertemukan-pemerintah-dan-pelaku-usaha
