EKSEKUTIF.com- Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Persatuan (PKP) yang digelar pada 15 Januari 2026 di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta, menjadi momentum krusial bagi upaya kebangkitan partai tersebut setelah mengalami keterpurukan serius dalam beberapa tahun terakhir.
Munas ini tidak sekadar menjadi ajang pergantian kepemimpinan, melainkan diposisikan sebagai titik “kelahiran kembali” PKP usai gagal menjadi peserta Pemilu dan mengalami disfungsi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah.
Dewan Pembina PKP, Rully Soekarta, secara terbuka mengakui bahwa kegagalan masuk ke “pasar pemilu” telah mengguncang seluruh sendi partai. “Di pasar pemilu itu, semua struktur dari pusat sampai daerah goncang. Secara de facto, kita seperti bubar. Fungsi partai tidak berjalan,” ujar Rully kepada pers (15/01/2026), di Jakarta.
Meski demikian, secara hukum PKP tetap eksis. Dalam kondisi vakum kepemimpinan dan tidak berfungsinya struktur eksekutif partai, Dewan Pembina mengambil alih kendali organisasi sesuai hierarki dan ketentuan internal untuk menyelamatkan partai.
Dewan Pembina Ambil Alih Kendali
Menurut Rully Soekarta, kondisi pasca-gagal pemilu seharusnya dijawab dengan konsolidasi daerah, pembenahan organisasi, serta persiapan Munas guna melahirkan ketua umum definitif yang mampu memenejeri PKP ke depan sesuai dengan makna Keadilan dan Persatuan.
Dalam konteks legalitas, PKP hanya mengacu pada kepengurusan yang sah dengan menelusuri surat keputusan (SK) terakhir yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM.
Menolak Ketua Umum Bermental Kekuasaan
Rully menegaskan, Munas PKP tidak dimaksudkan untuk melahirkan ketua umum berorientasi kekuasaan. Bagi PKP, ketua partai bukanlah penguasa, melainkan manajer organisasi politik.“Ketua partai posisinya sangat tinggi. Ketua partai seharusnya bukan raja, bukan pencari kekuasaan,” tegasnya.
PKP, lanjut Rully, kembali pada wasiat para pendiri (founding father) bahwa rakyat sebagai pemilik bangsa harus menjadi penentu arah dan aspirasi negara.
Kritik Terhadap Dominasi Partai Dalam Negara
Dengan kepemimpinan baru, PKP berkomitmen menjalankan organisasi sesuai visi awal pendiri untuk menjaga keadilan dan persatuan. Rully mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang bangsanya merdeka terlebih dahulu, baru kemudian membentuk negara sebagai organisasi pengelola bangsa.
Hal itu tercermin dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dilakukan atas nama bangsa, bukan negara, sebagai bukti bahwa rakyatlah pemilik sejati republik ini.
Kembali ke Ruh Keadilan dan Persatuan
Dalam konteks tersebut, PKP berupaya kembali pada ruh pendiriannya. “Keadilan dan Persatuan” bukan sekadar nama partai, melainkan pengingat bahwa ketika politik kehilangan keadilan dan persatuan, bangsa berisiko kehilangan arah.
Penjaringan Ketua Umum Tanpa Voting
PKP juga menegaskan tidak memilih ketua umum melalui voting terbuka di arena Munas. Proses penjaringan dilakukan jauh hari secara tertutup berbasis kriteria.“Kami tidak hitung kepala, tapi hitung isi kepala. Musyawarah itu berilmu,” kata Rully.
Tim penjaringan menyusun kriteria kepemimpinan periode 2026–2031, kemudian menilai dan meranking nama-nama calon yang diajukan. Jika peringkat pertama bersedia, proses dinyatakan selesai. Mekanisme ini dipilih untuk menghindari kontestasi terbuka yang berpotensi memecah partai.
Isfan Fajar Satryo Dan Isu Dinasti
Nama Isfan Fajar Satryo, putra Try Sutrisno, muncul sebagai kandidat hasil penjaringan. Rully menegaskan, Try Sutrisno tidak pernah mendorong putranya berkarier politik dan justru menghindari pembicaraan soal itu.
Sosok Isfan, menurut Rully, maju melalui proses diskusi panjang dan refleksi pribadi selama 7–8 tahun setelah memahami kondisi bangsa dan partai. “Beliau bahkan tidak mau disebut ketua umum, tetapi manajer,” ujar Rully.
Isfan dinilai memiliki latar belakang yang relevan dengan tantangan politik ke depan. Ia berlatar sipil, tumbuh dalam keluarga TNI, berpengalaman di dunia usaha, memimpin sejumlah organisasi, serta memiliki jejaring lintas generasi.
PKP juga mencermati perubahan demografi pemilih, di mana lebih dari 60 persen kini berasal dari generasi milenial dan Gen Z.“Mereka butuh pemimpin yang rasional dan punya empati sosial,” kata Rully.
Ke depan, PKP menegaskan tidak membangun struktur berbasis loyalitas buta, melainkan rasa memiliki bersama (sense of belonging).“Bukan hormat berlebihan pada ketua, tapi rasa bertanggung jawab terhadap keputusannya,” ujar Rully.
PKP ingin kadernya bukan sekadar pekerja politik, melainkan subjek yang ikut memikul tanggung jawab moral dan sosial.“Kalau rakyat kuat, negara tenang. Kalau elite nikmat, rakyat runtuh, konflik pasti datang,” imbuhnya.
Munas PKP 2026 dengan demikian tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga pernyataan sikap ideologis. Dengan kepemimpinan baru, PKP berharap dapat mengimplementasikan keadilan dan persatuan secara nyata dalam kehidupan politik nasional.
