Home
 
INFRASTRUKTUR

Share |
DPR RI Memilih Dewas TVRI Yang Mengerti TV Digital
Selasa, 11 April 2017 , 07:10:00 WIB
"Biaya pengadaan peralatan digital jauh lebih murah dari peralatan konvensional, prioritas inilah yang ingin kita dorong kepada direksi pengelola TVRI nantinya," ujar Edi WInarto, praktisi media yang sudah 17 tahun menggeluti dunia pertelevisian ini.
  
MAJALAH EKSEKUTIF -Televisi Republik Indonesia adalah stasiun televisi pertama di Indonesia, yang mengudara pada tanggal 24 Agustus 1962. Siaran perdananya menayangkan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 dari Istana Negara Jakarta.

TVRI merupakan stasiun televisi tertua dan satu-satunya televisi yang jangkauannya mencapai seluruh Indonesia. Permasalahan yang dihadapi lembaga penyiaran publik yaitu TVRI dalam konteks anggarannya, khususnya belanja modal menjadi anggota sorotan DPR. Dari anggaran yang dibutuhkan TVRI sebesar Rp 3 triliun, namun hanya disetujui sebesar Rp 1,5 triliun.

Dinilai gagal bersaing di era global seperti TV-TV "plat merah" lainnya di berbagai negara yang dinilai sukses bersaing di era global seperti NHK Jepang, BBC Inggris, ABC Australia dan RTM Malaysia. Kisruh di internal TVRI juga menjadi pertanyaan calon Dewan Pengawas (Dewas) TVRI.

Solusi anggaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) ke depan,  dalam paparan Edi Winarto saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan and proper test) di hadapan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI, di ruang rapat Komisi I DPR-RI, Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, sudah tergambar.

"Biaya pengadaan peralatan digital jauh lebih murah dari peralatan konvensional, prioritas inilah yang ingin kita dorong kepada direksi pengelola TVRI nantinya," ujar praktisi media yang sudah 17 tahun menggeluti dunia pertelevisian ini.

Dalam paparan visi dan misinya, selain mereview kembali regulasi TVRI dan penataan organisasi, Edi memaparkan niat konkritnya untuk menjadikan penyiaran TVRI sejajar dengan kanal penyiaran kelas global seperti NHK Jepang, BBC, News Channel Asia.

Edi Winarto mengatakan, TVRI harus didorong menggunakan perangkat digital karena ia ingin TVRI menjadi pioner dalam menghadapi persaingan dunia penyiaran. "Di era digital saat ini persaingan sudah tidak lagi antar negara tapi sudah persaingan global, kalau kita tidak beradaptasi dengan cepat maka kita akan ditinggalkan pemirsa," katanya.

Menjawab pertanyaan Komisi I DPR RI soal terbatasnya anggaran TVRI, Edi menyebutkan bahwa penggunaan teknologi digital justru lebih mengefisiensikan operasionalisasi penyiaran lembaga penyiaran publik ini. "Penggunaan teknologi digital menjadikan biaya lebih hemat dibanding menggunakan peralatan konvensional," katanya.

Komisi I DPR juga menyoroti soal disclaimer dan utang yang ada di tubuh manajemen TVRI, termasuk "Mandra Gate" yang sempat menjadi isu sentral korupsi TVRI dan pemberitaannya menyebar di pelbagai media massa.

Menjawab pertanyaan terkait disclaimer, Edi berjanji jika terpilih sebagai Dewan Pengawas dirinya akan mendiskusikan dengan direksi dan konsultasi dengan Komisi I DPR RI untuk membentuk tim audit guna menelusuri penilaian disclaimer. "Jika ditemukan pelanggaran prosedur yang mengarah pada tindakan hukum maka akan bisa dikenai sanksi," paparnya.

Sesi pertama pagi hari dengan calon yang diuji Adam Bachtiar, Antar MT Sianturi, Dudi Hendra Syahlani, Arief Hidayat Thamrin dan Dudi Hendrakusuma Syahlani. Sesi kedua siang hari diikuti empat kandidat yakni, Eddy Kurnia, Edi Winarto, Made Ayu Dwie Mahenny, dan Maryuni Kabul Budiono.

Komisi I DPR masih akan menggelar fit and proper test di hari kedua dengan menghadirkan tiga kandidat yakni Pamungkas Trishadiatmoko, Supra Wimbarti dan Yazirwan Uyun. Maka penentuan Dewas TVRI pun dilakukan kepada sosok yang bervisi TV Digital, hari ini.

Artikel Terkait


Comments

Eksekutif Terbaru

Majalah Eksekutif Terbaru
 

Baca juga: